PROGRAM KERJA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

 

DESKRIPSI PROGRAM KERJA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG KELAS I B

TAHUN 2020

 

 A. PROGRAM UMUM

1. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antara Ketua, Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan
2. Melaksanakan tugas-tugas teknis yustisial, administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf).
5. Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B melalui DIPA tahun 2020.
6. Meningkatkan kualitas website sebagai bagian dari judicial
7. Meningkatkan kualitas SIPP.

B. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL/PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama berdasarkan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
2. Menertibkan berkas perkara di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada pencari keadilan sejak perkara diterima sampai dengan penyelesaian perkara, yang diupayakan tidak melebihi 5
4. Menyelesaikan perkara sisa akhir tahun 2019 di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
5. Meningkatkan mutu Putusan Pengadilan Agama serta menjalankan law report

Dengan melaksanakan eksaminasi bagi Putusan-Putusan.

6. Melakukan pembinaan terhadap Hakim, Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf melalui pembinaan rutin minimal satu bulan sekali dengan metode ceramah, diskusi dan diklat di tempat
7. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang buta hukum dan kurang mampu melalui program Pembebasan Biaya Perkara ()
8. Meningkatkan penguasaan para Hakim dan Panitera terhadap tugas pokoknya dengan mempelajari Yurisprudensi dan SEMA-SEMA serta peraturan perundang- undangan lainnya, terutama yang berhubungan dengan ekonomi syari’ah.
9. Meningkatkan pengawasan terhadap tingkah laku Hakim, Panitera/Wakil Panitera/Panitera Muda/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun2
10. Pendataan Pengacara/Advokat yang berpraktek di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
11. Menunjuk Mediator dalam usaha perdamaian suatu perkara sesuai PERMA Nomor I Tahun2016.
12. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai KMA Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011.

C. ADMINISTRASIKEPANITERAAN

1. Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai dengan buku I dan buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan (SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994) serta ketentuanlainnya.
2. Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun1993.
3. Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin dalam hal sebagaiberikut:
   1. Prosedur penerimaan perkara sistemmeja-meja dengan mengaktifkan intrumen-intrumen.
   2. Pembukuan keuanganperkara
   3. Pengisian registerperkara
   4. Percepatan penyelesaian/minutasiperkara, tepat waktu
   5. Pengarsipan
   6. Tertiblaporan
   7. Komputerisasi data perkara danputusan
   8. Buku-buku register tetap terisi dengan baik sekalipunnihil.
   9. Pengiriman laporan diusahakan tepat waktu, paling lambat tanggal 05 bulan berikutnya telah diterima oleh Pengadilan TinggiAgama.
4. Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepatwaktu.
5. Menyusun arsip surat masuk dan surat keluar diKepaniteraan.
6. Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dansteril.
7. Mengupayakan kebersihan ruangan arsip perkara.
8. Melaksanakan pengelolaan biaya perkara sesuai dengan pasal 90 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama.
9. Melaksanakan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009, maka biaya proses perkara adalah berupa:
   1. Biaya Kepaniteraan dan Biaya Materai yang diperlukan untuk perkaraitu.
   2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkaraitu.
   3. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan- tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkaraitu.
   4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkaraitu.
10. Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 053 Tahun 2008, tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP).
11. Mengusulkan program pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
12. Memberikan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara PRODEO, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA 04.
13. Memaksimalkan upaya mediasi.

D. KESEKRETARIATAN

1. Sub Bagian Perencanaan, IT danPelaporan
   1. Meneliti DIPA tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan RKAKL.
   2. Melakukan Revisi DIPA atau POK bila
   3. Membuat Rencana Penggunaan Anggaran (RPA) tahun Anggaran 2020.
   4. Membuat Rencana Penggunaan Uang (RPU) tahun Anggaran 2020.
   5. Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2020 secara tepat
   6. Membuat skala prioritas pengajuan RKA-KL Tahun 2021 untuk pengadaan Penambahan Gedung serta peralatan mesin berupa Genset.
   7. Menyusun rencana kerja RKA-KL Tahun 2021 diperkirakan awal tahun, pertengahan tahun, dan akhir tahun berjalan, serta mengikutsertakan para Hakim dalam penyusunan RKA-KLtersebut.
   8. Meningkatkan kualitas
   9. Meningkatkan pelayanan Informasi melalui
   10. Melakukan monitoring pelaporan realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 melalui
2. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan TataLaksana
   1. Mengusulkan formasi kekurangan pegawai Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB yang meliputi Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pegawai Administrasi (Staf).
   2. Meningkatkan pelayananan terhadap pegawai Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
   3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal SI da S2 serta pengusulan Surat Izin Belajar bagi pegawai yang belum memiliki Surat Izin Belajar.
   4. Peningkatan disiplin pegawai melalui pengawasan
   5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan melalui
   6. Meningkatkan kegiatan olahraga pada hari Jum’at seperti senam pagi, tenis meja dan tenis l
   7. Meningkatkan kebersihan   pada   lingkungan    kantor   Pengadilan    Agama Watansoppeng Kelas IB melalui Jum’at
   8. Membentuk dan memfungsikan TPM (Tim Promosi dan Mutasi) pada Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
   9. Mengusulkan/mengupayakan Pejabat Struktural untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan ( Diklat PIM II, Diklat PIM III, dan Diklat PIM IV)
   10. Menyusun dan menyempurnakan file pegawai Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
   11. Mengusulkan Kenaikan Pangkat reguler, pilihan dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah memenuhi syarat tepatwaktu.
   12. Mengikutsertakan Pejabat Fungsional, Struktural dan Pegawai Administrasi untuk kursus/pelatihan/penataran disetiap adakesempatan.
   13. Mengusulkan pegawai yang sudah mencapai waktupensiun.
   14. Membuat DUK, Bezetting, dan statistik pegawai pada tiap akhir
   15. Mengusulkan pembuatan Karis/karsu, Taspen, dan Askes serta Karpeg bagi pegawai yang belum memiliki kartutersebut.
   16. Pengetikan SKP bagi seluruh pegawai tiap akhir tahun dan penerapan
   17. Penertiban pengisian buku-buku registerkepegawaian.
   18. Membuat Job Description seluruh pegawai pada tiap awaltahun.
   19. Pembuatan Infassing seluruh pegawai bila terjadi kenaikan
   20. Melaksanakan penyumpahan PNS serta pelantikan bagi Pejabat yang
   21. Membuat KP.4 bagi seluruh pegawai dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta Surat Pernyataan Melaksanakan tugas bagi Pejabat pada tiap akhirtahun.
   22. Mengkoordinir penilaian pelaksanaan tugas pegawai melalui atasan masing- masing.
   23. Mengkoordinir pegawai yang akan melaksanakan kunjungan terhadap warga Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B yang mendapat suka danduka.
3. Sub Bagian Umum dan Keuangan
   1. Meningkatkan pelaksanaan kelengkapan sarana arsip dinamis dan sistem arsip dinamis sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku
   2. Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola Pengadilan Agama sesuai dengan KMA Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I.
   3. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana dalam pemahaman dan pelaksanaan tata persuratan, SAI, jaringan internet, sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui pelatihan dan
   4. Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang dan jasa sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
   5. Meningkatkan tertib administrasi pemeliharaan inventaris barang milik negara sesuai dengan Keppres 83 Tahun 2004 dan PMK RI No. 59/PMK.06/2005 dan keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.MA/SEK/173.a/SK/XI/2005.
   6. Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris barang milik negara dengan menggunakan sistem inventarisasi manajemen akuntansi (SIMAK) dan aplikasipersediaan.
   7. Meningkatkan sistem pengelolaan (operating prosedur) barang-barang ATK dengan pembukuan Stock Opname/Kartu Persediaan Barang(KPB).
   8. Mengkoordinir dan mengumpulkan Laporan SIMAK DIPA 04 dari Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan selaku koordinator Wilayah DIPA 04, melakukan Rekonsiliasi SIMAK DIPA 04 ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah Lampung dan Watansoppeng setiap semester danTahunan.
   9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang administrasi umum dengan cara memberikan bimbingan kepada
   10. Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2002 dan Surat Kepala BUA Mahkamah Agung RI Nomor : II/S. Kel/BUA-PL/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi MARI Nomor : 28/BUA/S.Kel/I/2011 tanggal 28 Januari2011.
   11. Meningkatkan secara benar dan optimal peran Kasubbag Umum dan Keuangan serta Bendahara Pengeluaran dalam pengadaan barang inventaris, ATK dan lain-lain kebutuhan rumah tangga kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B sesuai plafon yang tersedia di dalam DIPA Tahun2016.
   12. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng KelasIB.
   13. Memelihara dan Memperbaiki alat-alat inventaris kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B berupa Komputer, Printer danlain-lain.
   14. Mengupayakan penambahan alat rumah tangga dan alat kebersihankantor.
   15. Meningkatkan pemeliharaan halaman dan pemeliharaan gedungkantor.
   16. Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
   17. Meningkatkan pemeliharaan dan perbaikan kendaraandinas
   18. Meningkatkan penertiban lapanganparkir.
   19. Meningkatkan pengelolaan kebersihan dan keamanankantor.
   20. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Soppeng dan instansi penegak hukumlainnya.
   21. Membuat usulan pengadaan penambahan Gedung Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B Tahun Anggaran 2021.
   22. Mengupayakan pembuatan status penggunaan seluruh BMN pada PA Watansoppeng.
   23. Merealisasikan penggunaan dana dalam DIPA sesuai dengan RPA dan RPU serta menyampaikan dalam bentuk laporan tertulis ke instansi terkait setiap bulan, semester dantahunan.
   24. Melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan terhadap Bendahara rutin minimal 3 bulan sekali.
   25. Meningkatkan tertib administrasi keuangan, menginventarisir penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkan uang yang ada ke kas negara.
   26. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara tertib dan tepat waktu pada instansiterkait.
   27. Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran baik buku kas umum maupun buku lainnya.
   28. Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
   29. Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Dan DIPA 04 setiap awal bulan dengan KPPN.

 

LAIN-LAIN

1. Korpri danKoperasi
   1. Mengaktifkan kegiatan intern Korpri dan kegiatan ekstern dengan meningkatkan koordinasi dengan Korpri di lingkungan Pemerintah Cabang Kota Watansoppeng.
   2. Meningkatkan kegiatan Koperasi PNS Hikmah dan mengembangkan bidang usaha.
   3. Meningkatkan kegiatan olah raga di lingkungan Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B.
   4. Meningkatkan kegiatan shalat berjamaah dan pembinaan mental Pegawai.
   5. Melaksanakan apel pagi setiap hari Senin.

2. DharmayuktiKarini
   1. Meningkatkan peran aktif Dharmayukti Karini Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B dan Dharmayukti Karini Cabang Watansoppeng.
   2. Mengadakan arisan Dharmayukti Karini dan kegiatanilmiah.
   3. Mengunjungi anggota yang tertimpa musibah dan mengadakanhajatan.
   4. Meningkatkan kesehatan jasmani melalui kegiatan senam pagi, tenis meja dan tenislapangan.
   5. Menghadiri dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dharmayukti Karini Cabang Kota Watansoppeng dan Dharmayukti Karini DaerahMakassar.
3. IKAHI
   1. Meningkatkan kegiatan IKAHI Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B bersama Pengadilan Negeri Watansoppeng sebagai organisasi profesi yang mampu menopang kegiatan penegak hukum dankeadilan.
   2. Meningkatkan kesehatan melalui olahraga tenislapangan.
   3. Ikut aktif memperjuangkan kesejahteraanHakim.

4. YPPHIM
   1. Berperan aktif pada YPPHIM perwakilan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam mewujudkan praktisi hukum Islam dalam rangka menggali hukum yang hidup dalam masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan hukum dalam mengadili suatu perkara.
   2. Meningkatkan kerjasama antar Peradilan seprovinsiSulawesi Selatan dan Barat.

5. PTWP
   1. Mengadakan pembinaan dan mencari bibit-bibit pemain dengan jalan memasyarakatkan olah raga tenis lapangan di kalangan karyawan/ti Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
   2. Mengikutsertakan tim PTWP Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas I B di berbagai turnamen di KotaSoppeng.
   3. Mengikuti latihan bersama tim PTWP Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IA 6 bulan sekali.
   4. Mengikuti turnamen 1 tahun sekali dalam rangka ulang tahun Pengadilan Tinggi AgamaM

6. IPASPI
   1. Meningkatkan peran serta IPASPI cabang Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB untuk memperjuangkan kesejahteraananggota.
   2. Mengupayakan lambang IPASPI untuk seluruh anggota di Pengadilan Agama Watansoppeng Kelas IB.
   3. Ikut aktif dalam kegiatan IPASPI daerah ProvinsiSulawesi Selatan dan Barat.
   4. Mendukung kegiatan IPASPI pusat untuk kesejahteraan seluruh anggota IPASPI

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

 

Watansoppeng, 30 Januari 2020

Ketua,

                                                                                                                                         

Drs. Zainal Farid, S.H.M.Hes.

NIP. 196906271994031005