PERATURAN EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN

HIMPUNAN PERATURAN PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Formulir, SOP, dan Register Induk Penyelesaian Gugatan Sederhara

• • Gugatan Perkara Sederhana
  • Jawaban Terhadap Gugatan Sederhana
  • Penetapan Perkara Dismissal
  • Penetapan Perkara Gugur
  • Putusan Hakim Majelis Hakim Tunggal
  • Memori Keberatan
  • Kontra Memori Keberatan
  • Putusan Hakim Majelis
  • Akta Perdamaian
  • Akta Perdamaian di Luar Sidang
  • Draft SOP Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal
  • Draft SOP Tata Cara Penyelesaian Keberatan Perkara Gugatan Sederhana
  • Register Induk Perkara Gugatan Sederhana

2. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah
4. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
5. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
6. Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhara
7. Perma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
8. Perma Nomor 5 tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
9. Sema Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
10. Sema Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan
11. Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Lihat Video Disini