SEJARAH DAN DASAR HUKUM BERDIRINYA

PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

  

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng secara resmi, terlebih dahulu pemuka agama

( tokoh masyarakat ) Kabupaten Soppeng yangterlebih dahulu memeluk agama Islam merasa perlu membentuk Lembaga

sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat baik yang menyangkut ibadah maupun

menyangkut persoalan muamalah.Maka dibentuklah lembaga Syara’ / Qadhi pada tahun 1609 yang dipimpin seorang Qadhi

yang menangani perkara-perkara yang bertalian dengan hukum Islam seperti Nikah,Talak, Rujuk, Warisan dan sebagainya.

Qadhi-qadhi yang pernah memimpin Penghulu Syara’ di Kabupaten Soppeng adalah sbb :

1. Tuan Awa’
2. H. Usman
3. H. Ismail
4. H. Usman
5. H. Made Ali
6. H. Usman
7. Sayyid Muhsen
8. H. Daud Ismail
9. H. A. Tahir Usman
10. H. Muh. Zainuddin
11. K. H. Daud Ismail

Qadhi-Qadhi tersebut tersebut pada umumnya berkantor di rumah kediaman masing-masingatau serambi-serambi mesjid.

Peralihan dari Lembaga Penghulu Syara’ menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng  terealisasi  pada  

tahun  1963  yang dipimpin oleh  K. H. Suaib   berdasarkan  Surat Keputusan     Kepala    Jawatan    Peradilan    Agama

Makaasar    Nomor  : Ac/8/10/1236    Tanggal 12 Agustus 1963.

Pengadilan Agama Watansoppeng awal terbentuknya berkantor di Jalan Merdeka No……Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata

Kabupaten Soppeng dengan status menyewa. Pada tahun 1980 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Watansoppeng

mendapat hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, berupa tanah seluas 2.732 M2 untuk pembangunan gedung

kantor, di Jalan Kemakmuran Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Gedung Kantor Pengadilan Agama yang dibangun diatas tanah hibah seluas 2.732 M2 tersebut

terdiri dari 3 bangunan yakni :

a.       Gedung   I seluas 200 M2 dibangun tahun 1980

b.       Gedung  II seluas 104 M2 dibangun tahun 1988

c.       Gedung III seluas   96 M2 dibangun tahun 2005.

ketiga gedung Kantor Pengadilan Agama tersebut sekarang dijadikan rumah dinas oleh pegawai/karyawan Pengadilan

Agama Watansoppeng. Pada tahun 2008 Pengadilan Agama Watansoppeng mendapat anggaran belanja modal dari

Mahkamah Agung RI, luas 2.657 M2 terletak di Jalan Salotungo Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata.

Pada tahun 2009 mendapat anggaran pembangunan kantor dari Mahkamah Agung RI luas 782 Myang terdiri dari dua

lantai yang ditempati hingga sekarang.

Adapun Pejabat Yang pernah menjadi Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, adalah sebagai berikut :

No. Nama Lamanya / Tahun
1 2 3
1. K. H. Suaib 1963 - 1968
2. K. H. Najamuddin Tahir 1968 - 1978
3. K. H. Harun Rasyid 1978 - 1982
4. K. H. Andi Rumpang 1982 - 1986
5. Drs. M. Rum Nessa, SH 1986 - 1992
6. Drs. Usman S          ( Pls. Ketua ) 1992 - 1994
7. Drs. M. Ridwan Jongke 1994 - 1997
8. Drs. H. Ahmad A’ad, SH 1997 - 2004
9. Dra. Hj. Kamariah, SH.,MH 2004 - 2008
10. Drs. Muh. Ridwan L, SH.,MH 2008 - 2010
11. Drs. H. Usman S, SH 2010 s.d Sekarang

 

Demikian sejarah singkat dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Watansoppeng.

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861