HAL-HAL YANG PERLU ANDA KETAHUI
SEKITAR SIDANG KELILING


Apa itu Sidang Keliling ?
Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Agama di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan Pengadilan Agama, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke Kantor Pengadilan Agama disebabkan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
 

 

Apa manfaat Sidang Keliling ?

  1. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal para pihak yang mengajukan perkara;
  2. Biaya transportasi lebih ringan;
  3. Menghemat waktu;
  4. Memudahkan proses.

Siapa saja yang bisa mengajukan perkara dalam Sidang Keliling ?
Semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama setempat.


Apakah semua Pengadilan Agama melaksanakan Sidang Keliling ?
Tidak semua Pengadilan Agama melaksanakan Sidang Keliling, terutama Pengadilan Agama yang berada di kota atau di ibukota Propinsi.
Sidang Keliling dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan melayani perkara biasa dan perkara Prodeo.


Perkara apa saja yang dapat diajukan dalam Sidang Keliling ?
Semua perkara baik perkara biasa maupun perkara Prodeo pada dasarnya dapat diajukan melalui Sidang Keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada pelayanan Sidang Keliling, maka perkara yang dapat diajukan melalui Sidang Keliling, di antaranya adalah :

  1. Itsbat Nikah: pengesahan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
  2. Cerai Gugat : gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri;
  3. Cerai Talak : permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami;
  4. Penggabungan perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat/Cerai Talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian;
  5. Hak Asuh Anak : gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa;
  6. Permohonan Dispensasi Nikah;
  7. Permohonan Wali Adhol;
  8. Penetapan Ahli Waris : permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah, dan lain-lain permohonan/gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Di mana Sidang Keliling dilaksanakan ?
Sidang Keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama setempat.
Pengadilan Agama biasanya melaksanakan Sidang Keliling di Balai Sidang Pengadilan Agama, atau di kantor pemerintah seperti Kantor Kecamatan, Kantor KUA Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa, atau gedung lainnya atau tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang tinggal jauh dari Kantor Pengadilan Agama.

 

Langkah-langkah Mengajukan Perkara pada Sidang Keliling :
Langkas Pertama Mencari Informasi Sidang Keliling :

  1. Informasi tentang Sidang Keliling dapat diketahui/diperoleh melalui Kantor Pengadilan Agama, Balai Sidang Pengadilan Agamat, telpon, Website Pengadilan Agama, Kantor KUA Kecamatan, atau Kantor Kelurahan/Desa;
  2. Pastikan Anda mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang :
  3. Waktu dan tanggal pelaksanaan Sidang Keliling;
  4. Tempat Sidang Keliling;
  5. Biaya perkara;
  6. Tata cara mengajukan perkara melalui Sidang Keliling.

Langkah Kedua Melengkapi Persyaratan Administrasi :
Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi untuk mengajukan perkara pada Sidang Keliling adalah :

  1. Membuat surat gugatan atau permohonan secara tertulis/lisan;
  2. Melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan (lihat panduan pengajuan gugatan/permohonan);
  3. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dalam SKUM oleh Pengadilan melalui Bank yang ditunjuk. Bagi yang tidak mampu membayar maka dapat mengajukan perkara secara Prodeo (lihat panduan pengajuan permohonan Prodeo);
  4. Pada saat pelaksanaan persidangan pemohon/ penggugat harus membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon serta bukti-bukti lain yang telah dilengkapi meterai dan lain sebagainya;
  5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke Kantor Pengadilan Agama baik secara pribadi atau perwakilan yang telah ditunjuk;
  6. Setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM) dan atau salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.

Langkah Ketiga Mengikuti Proses Persidangan :

  1. Datang tepat waktu di tempat Sidang Keliling yang telah ditentukan bersama 2 (dua) orang saksi dengan membawa SKUM dan salinan surat gugatan/permohonan;
  2. Mengikuti seluruh proses persidangan dengan tertib dan berpakaian yang sopan;
  3. Jika tidak bisa hadir dalam Sidang Keliling, maka pemeriksaan persidangan ditunda;
  4. Setelah perkara di putus maka salinan Putusan/Penetapan dapat diambil di Pengadilan Agama setempat atau di tempat Sidang Keliling yang bersangkutan dilangsungkan.

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861