Super User

Super User

Watansoppeng – Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila, Rabu (1/6/2018) di halaman kantor PA Watansoppeng. Turut hadir pada upacara ini para hakim, pejabat Struktural dan Fungsional PA Watansoppeng

Dalam sambutan seragam Presiden Jokowi yang dibacakan Poleh ketua PA Watansoppeng disampaikan bahwa Pancasila sudah menjadi bintang pemandu Bangsa Indonesia. Selama 73 tahun, Pancasila menjadi rumah kita yang Berbhineka Tunggal Ika.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila harus dimanfaatkan sebagai momentum pengingat, pemacu, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Read more...

Salah satu fungsi unit pengawasan pada Mahkamah Agung RI adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara manajemen peradilan, maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan regular pada Pengadilan Watansoppeng Kelas IB mulai tanggal 22 Mei – 24 Mei 2018. Tim Pemeriksa Badan Pengawas Mahkamah Agung RI yang hadir yakni Bapak H. Muh. Abduh Sulaeman. Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Tim, didampingi oleh Bapak Sultan Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Mochtar Luthfi Kasubag Tata Usaha Umum Pada Sekretariat Inspektur Wilayah V Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Bapak Muhammad Anis Auditor pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ibu Nursusana Tifa Auditor Keuangan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

 

Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melakukan pemeriksaan reguler terkait dengan biaya perkara (sisa panjar), biaya eksekusi ,uang konsinyasi , panggilan/pemberitahuan delegasi, barang bukti, bantuan hukum, keterbukaan informasi dan penanganan pengaduan serta temuan lain dari pengawas eksternal, serta meja informasi dan pengaduan , biaya proses, penyerahan salinan/ petikan putusan perkara pidana, monitoring barang bukti perkara pidana, dan upaya hukum. Selain itu juga melakukan monitoring terkait dengan kedisiplinan Aparatur, kebersihan lingkungan kantor dan pelayanan publik.

Read more...

Hilal Tidak Terlihat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan Jatuh Pada Kamis 17 Mei 2018

Published in Berita Terkini

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Pemerintah menetapkan hari pertama Ramadan 1439 Hijriah jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat konferensi pers di Kantor Kementerian Agama, Jl M. H. Thamrin No. 6, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Penetapan ini didasarkan pada hasil sidang itsbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama sendiri.

Lukman Hakim menjelaskan, dari 95 titik pengamatan hilal yang tersebar di 32 propinsi, tidak satupun perukyat yang dapat melihat hilal. Akhirnya, bulan Sya’ ban digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari.

Berdasarkan sistem hisab, bahwa ijtimak awal Ramadan 1439 H jatuh pada hari Selasa, 15 Mei 2018 bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1439 H pukul 18:48 WIB. 

Tinggi hilal pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berkisar antara -1o 36’ sampai dengan -0o 2’. Dari data-data tersebut memang kecil kemungkinan bahkan dipastikan hilal tidak bisa dilihat.

Seperti tahun lalu, sidang itsbat kali ini dilakukan secara tertutup. Sidang itsbat dihadiri oleh Dirjen Badan Peradilan Agama sebagai perwakilan dari Mahkamah Agung, Komisi VIII DPR RI, MUI, BMKG, LAPAN. Selain itu hadir pula dari Bosscha ITB, Planetarium, dan Ormas-ormas Islam. (hirpan hilmi)

sumber foto : kompas.com

Read more...

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.: Jaga Kemandirian Hakim!

Published in Berita Terkini

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., terhitung produktif menulis buku. Setelah tahun lalu meluncurkan buku ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik’, baru-baru ini doktor jebolan Universitas Islam Bandung itu kembali merilis buku teranyar yang berjudul ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Penemuan dan Kaidah Hukum’. Dua seri buku ekonomi syariah itu diterbitkan Prenada Media Group, Jakarta.

Buku terbaru Ketua Kamar tersebut dibedah isinya oleh Forum Kajian Hukum dan Peradilan Cakim PA Angkatan 1 Tahun 1992 di TMII pada Sabtu, 21 April 2018 lalu. Tidak kurang dari 150 hakim anggota forum diskusi menghadiri acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Peradilan Agama menyebutkan bahwa buku seri kedua Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengalaman empiriknya sebagai hakim agung dalam memutus perkara ekonomi syariah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

“Buku ini menawarkan gagasan tentang betapa pentingnya memiliki pemahaman yang baik terhadap seluk beluk sengketa ekonomi syariah. Sebagai barang baru bagi peradilan agama, melakukan ijtihad atau penemuan hukum menjadi sangat penting untuk membangun kaidah-kaidah hukum yang nantinya akan menjadi norma hukum baru sebagai landasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,” kata Ketua Kamar Peradilan Agama.

Lebih lanjut Amran Suadi mengingatkan kepada seluruh hakim peradilan agama untuk terus meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, hakim yang profesional akan berimbas kepada tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan. “Membangun profesionalisme inilah yang sering didengung-dengungkan Ketua MA,” katanya lagi.

Pesan penting Ketua Kamar Peradilan Agama

Selain memaparkan gagasan pemikirannya seperti yang termuat dalam buku terbarunya, Ketua Kamar juga menyampaikan sejumlah pesan penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hakim peradilan agama.

Jaga Kebersamaan. Itulah pesan pertama Ketua Kamar. Ia meminta agar kebersamaan empat pilar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) di pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah betul-betul dijaga. Sama pentingnya dengan menjaga kebersamaan antara peradilan agama dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Berikutnya Amran Suadi juga berpesan tentang Primus Inter Pares. Istilah latin untuk first among equals ini memiliki makna ‘yang pertama di antara yang sederajat atau yang pertama di antara yang sederajat.’ Ketua Kamar Peradilan Agama menyebut istilah Primus Inter Pares untuk merujuk kepada sistem kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kualitas yang menyeluruh dan terpilih serta membuka diri untuk kontrol. Pimpinan dipilih siapa yangPrimus di antara yang ada.

“Primus Inter Pares ini yang dipesankan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.,” kata Tuaka Peradilan Agama.

Pesan selanjutnya bagi para hakim peradilan agama adalah agar jangan alergi melakukan penemuan hukum. Menurutnya, tidak ada hak ‘ex officio’ dalam putusan hakim. Ex officio itu tidak dikenal dalam dunia peradilan, adanya di dunia administrasi pemerintahan. Adapun istilah ex officio hakim karena ada undang-undang atau aturan yang mengatur bahwa hakim dapat menentukan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan, seperti hakim dapat menentukan biaya nafkah anak jika jelas-jelas anak ikut ibunya walaupun besar nafkah tersebut tidak dituntut oleh si ibu.

“Bagi hakim, semua putusan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Jika tidak ditemukan aturannya, maka di situlah fungsi hakim dalam melakukan penemuan hukum atau ijtihad. Ijtihad ini tentu saja harus dengan pertimbangan yang matang dan reasonable dan tidak keluar dari kewenangannya serta berorientasi kepada keadilan dan kebenaran,” kata Amran Suadi.

Pesan terakhir sebelum menutup sambutannya, Amran Suadi menekankan agar semua pihak menjaga kemandirian dan kebebasan (independensi) hakim. Independensi hakim itu menurut Ketua Kamar merupakan mahkota hakim. Jika independensi tidak terjaga, maka habislah mahkota peradilan dan hakim.

“Jangan ada intervensi dari pimpinan kepada para hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, di semua tingkatan. Saya mendengar ada pimpinan pengadilan tingkat banding yang agak memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan Perma No. 3/2017 dan SEMA No. 1/2017. Padahal Perma tersebut menggunakan kata-kata ‘dapat’, artinya penerapannya diserahkan kepada kemampuan nalar dan kebebasan hakim. Biarkan hakim independen. Jaga kemandirian hakim,” tegas Ketua Kamar.

(Agus Yunih | Achmad Cholil)

Read more...

Ketua Kamar Agama MA : Perma 03 Tahun 2018 Akan Segera Diimplementasikan

Published in Berita Terkini

Palu|www.pta-palu.go.id

Dengan diterbitkannya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, maka pelayanan berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik.

Demikian disampaikan oleh Dr. Amran Suadi, S.H.,M. Hum.,M.M. ketika melakukan pembinaan bagi seluruh aparatur peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, Selasa (01/05) yang diikuti oleh seluruh ketua, wakil ketua, hakim se wilayah PTA Palu, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan PA Palu, PA Donggala, PA Parigi serta seluruh stake holder PTA Palu di ruang sidang PTA Palu.

Acara yang dimulai pukul 19.30 Wita tersebut diawali dengan pembacaan doa oleh Drs. H. Abdul Hamid Sanewing, M.H, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli.

Dilanjutkan dengan sambutan ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H yang menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kunjungan ketua kamar agama Mahkamah Agung beserta rombongan di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

“Alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua dapat bertatap muka langsung dengan ketua kamar agama serta hakim agung beserta rombongan, kiranya kesempatan berharga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menimba ilmu ”, ujarnya.

Selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan oleh YM ketua kamar agama Mahkamah Agung RI. yang pertama-tama memperkenalkan tim yang hadir bersamanya yaitu dua hakim agung YM. Dr. Purwosusilo dan YM. Dr. Yasardin.

“Ini bukan kunjungan pertama saya ke kota Palu, sebelumnya sudah pernah beberapa dalam rangka kunjungan kerja”, ujar ketua kamar agama yang produktif menulis buku tersebut.

Terkait Perma No. 3 Tahun 2018, Amran Suadi menyampaikan bahwa Perma tersebut akan segera diimplementasikan di seluruh pengadilan di Indonesia.

“Untuk itu diminta kepada seluruh Pengadilan Agama agar menyiapkan sarana prasarana terkait implementasi Perma ini”, imbuhnya.

Beberapa ketentuan yang diatur seperti pengaturan administrasi perkara secara elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Selain itu, layanan adminstrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

Pembayaran biaya perkara juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening pengadilan. Lalu, panggilan pihak berperkara juga bisa disampaikan secara elektronik dan berbagai norma baru lainnya. Selain itu, peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas pembinaan dan pengawasan kepada aparatur peradilan(nasional.kompas.com).

Lebih lanjut, Amran Suadi juga mengingatkan kepada pengadilan agama yang telah tersertifikasi SAPM agar menyiapkan diri karena tim assesor Ditjen Badilag akan turun lapangan melakukan surveillance untuk memastikan peningkatan pelayanan di pengadilan.

Selain itu, terkait habituasi calon hakim pada beberapa Pengadilan Agama saat ini, Amran Suadi menyampaikan bahwa para calon hakim tersebut setelah lulus habituasi akan menjalani Pendidikan dan Pelatihan Cakim selama 2 tahun.

“Mereka yang lulus pada pendidikan cakim tersebut akan dilantik sebagai hakim sedangkan yang tidak lulus dipastikan gagal menjadi hakim dan gagal pula menjadi Pegawai Negeri Sipil dan untuk cakim yang lulus sebagai hakim kelak akan ditempatkan di pengadilan yang memiliki banyak perkara sehingga pelayanan pengadilan dapat lebih berjalan maksimal”, jelasnya.

Di akhir acara, Dr. Amran Suadi membuka kran tanya jawab dengan seluruh peserta dan disambut antusias dengan berbagai pertanyaan seputar teknis peradilan, implementasi beberapa Perma dan lain sebagainya.

Keesokan harinya dijadwalkan ketua kamar agama dan dua hakim agung yang hadir akan melakukan sosialisasi Perma No. 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu. (iin)

Read more...

Diskusi Hukum Acara dalam Rangkaian Pembinaan Ketua Kamar Peradilan Agama di PTA Sulawesi Tengah

Published in Berita Terkini

Parigi │ http://pa-parigi.go.id

Pada Selasa tanggal 01 Mei 2018 telah diadakan kegiatan pembinaan di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sulawesi Tengah untuk seluruh pengadilan agama (PA) yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Materi pembinaan disampaikan oleh Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, bersama dengan Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Pembinaan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama PTA Sulawesi Tengah ini berlangsung dari pukul 19.30. WITA s/d pukul 22.00 WITA. Peserta pembinaan adalah ketua, wakil ketua, para hakim tinggi, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan pejabat fungsional PTA Sulawesi Tengah. Acara pembinaan ini turut dihadiri pula oleh para ketua, wakil ketua, para hakim, panitera dan sekretaris pengadilan agama sewilayah hukum PTA Sulawesi Tengah. Selain itu, para panmud, kasubbag dari PA Palu, PA Donggala dan PA Parigi juga turut hadir.

Diawali dengan kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Ketua PTA Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H., materi Pembinaan langsung disampaikan oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M (Ketua Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung RI) yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab berkaitan dengan hukum acara, tupoksi dan hal-hal lainnya termasuk pula keluh-kesah terkait dengan pola mutasi hakim.

Sesi tanya-jawab yang dipandu oleh Ketua PTA Sulawesi Tengah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah dari Nor Hasanuddin, Lc., M.A., Hakim pada PA Parigi, yang mengajukan tiga pertanyaan berkaitan dengan hukum acara peradilan agama: pertanyaan pertama menyangkut pemeriksaan dimissal process (pemeriksaan pendahuluan) dalam perkara waris (Sema Nomor 1 Tahun 2017); pertanyaan kedua berkaitan perlu tidaknya PHS dan panggilan para pihak pasca mediasi (Perma Nomor 1 Tahun 2016); dan pertanyaan ketiga mengenai apa yang dimaksud dengan ‘pembuktian sederhana’ dalam gugatan sederhana (Perma Nomor 2 Tahun 2015).

Menjawab pertanyaan pertama, Hakim Agung Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum menegaskan bahwa Rumusan Kamar Agama angka (2) Sema Nomor 1 Tahun 2017 tidak bermaksud dismissal process seperti yang diterapkan dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Maksud petunjuk untuk memperbaikinya di dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017 itu adalah ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk harus memberi petunjuk kepada penggugat bahwa semua ahli waris dalam perkara yang diajukannya harus didudukkan sebagai pihak.

Menurutnya lagi, jika ternyata ada ahli waris yang tidak dijadikan sebagai pihak dan penggugat tidak mau memperbaikinya, maka selanjutnya ketua pengadilan membuat Penetapan Majelis Hakim (PMH), dan pada sidang pertama majelis hakim pemeriksa perkara dapat langsung menyatakan perkara waris tersebut tidak dapat diterima. Sema Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama angka (2) ini merupakan implementasi Pasal 143 R.Bg yang menyatakan ketua pengadilan berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan.

Hakim Agung Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum juga menanggapi pertanyaan kedua dengan menyatakan bahwa waktu mediasi yang diberikan kepada mediator dan para pihak harus maksimal yang menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah selama 30 hari kerja sebagaimana juga ditentukan dalam KMA Nomor 108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Jadi, tidak tepat jika ada sebagian praktik yang sedari awal menetapkan jadwal sidang berikutnya pasca mediasi yang waktunya kurang dari 30 hari kerja. Jika laporan mediator diterima sebelum tanggal penundaan sidang selama 30 hari kerja tersebut, maka ketua majelis hakim pemeriksa membuat penetapan hari sidang baru yang disertai perintah untuk memanggil para pihak.

Sementara berkaitan dengan ‘pembuktian sederhana’ dalam gugatan sederhana dijelaskan oleh Hakim Agung Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. bahwa maksud ‘pembuktian sederhana’ dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 agak sukar dibuatkan klasifikasi dan kriterianya. Lebih jelasnya beliau mencontohkan mana lebih sederhana pembuktiannya antara perkara wakaf sejak 400 tahun yang silam dengan perkara wakaf yang baru dilakukan 2 tahun yang lalu. Jelas perkara wakaf yang dilakukan 2 tahun yang lalu lebih sederhana pembuktiannya dibandingkan dengan perkara wakaf sejak 400 tahun silam.

Ketua Kamar Peradilan Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. berikutnya menambahkan bahwa pihaknya akan mengadakan sosialisasi terkait Sema Nomor 1 Tahun 2017 agar terbentuk kesatuan pemahaman terhadap hasil rumusan kamar perdata agama tersebut. Di sisi lain, beliau juga menambahkan bahwa keberadaan bukti saksi yang berlainan wilayah yurisdiksi juga sangat menentukan sederhana tidaknya pembuktian dalam gugatan sederhana.

Beliau mencontohkan, perkara gugatan sederhana diajukan di PA Parigi sedangkan saksi pertama berdomisili di Tolitoli dan saksi kedua bertempat tinggal di Luwuk. Jika keadaannya demikian, maka pembuktian untuk perkara gugatan sederhana tersebut menjadi tidak lagi sederhana, karena memeriksa saksi yang berlainan yurisdiksi memerlukan bantuan pemeriksaan saksi dan ini memerlukan waktu yang sangat lama sedangkan gugatan sederhana harus selesai dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama.

Di akhir sesi tanya-jawab ini, beliau juga berpesan kepada para hakim untuk selalu berhati-hati agar tidak sampai terjebak dengan kasus-kasus seperti perselingkuhan dan melakukan pungutan liar. (IT - Hasan).

Read more...

PA Watansoppeng juara kebersihan tingkat kabupaten Soppeng

Published in Berita Kegiatan

Watansoppeng
Pengadilan Agama Watansoppeng menjadi yang terbaik dengan meraih juara pertama pada lomba kebersihan tingkat Kabupaten Soppeng pada lingkungan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Demak ke- 757 Tahun 2018 .

“Alhamdulillah, berkat usaha serta kerja sama yang baik antar anggota, akhirnya PA Watansoppeng akhirnya berhasil menjadi juara 1 setelah 3 tahun berturut-turut mendapat predikat juara 2" kata Ketua PA Watansoppeng Hj. Nurdaliah.
menurut ketua PA Watansoppeng prestasi ini dapat diraih bukan hanya karena peran individu semata, akan tetapi lebih dari itu melainkan peran dari seluruh karyawan / hakim

“Diharapkan semoga ke depannya prestasi ini dapat terus dipertahankan, dan bila perlu ditingkatkan,”tutur kPA Watansoppeng

Read more...

Pelaksanaan Pameran Pembangunan 2018

Published in Berita Kegiatan

Watansoppeng 12/10/2015, Peserta Pameran Pembangunan 2018 yang digelar Pemerintah Kabupaten Soppeng tidak saja diikuti oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Pihak Swasta, Perbankan, Otomotif di kabupaten Soppeng.

Yang tidak kalah menariknya lagi, dalam pelaksanaan Pameran Pembangunan 2018 yang dipusatkan di Cabbue, KWA Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata Kab.Soppeng, Pengadilan Agama Waansoppeng dan Pengadilan Negeri Watansoppeng ikut mengisi Stand dengan memamerkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Watansoppeng, kewenangan peradilan agama, prosedur berperkara, tatacara berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), grafik perkara masuk dan putus, dan galeri foto isbat nikah di beberapa kecamatan.

Suatu kebanggan bagi masyarakat dapat mengenal Pengadilan Agama Watansoppeng yang baru pertama kali mengikuti Pameran Pembangunan dengan menampilkan berbagai kegiatan, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta mengenalkan kepada masyarakat tentang kewenangan pengadilan agama.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama PWatansoppeng Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, MH menyampaikan, dalam pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan 2018, kesempatan yang baik untuk memperkenalkan lebih dekat kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng tidak hanya tempat orang bercerai.

Read more...

Dalam Rangka Memperingati Hut RI dan Meyambut Hut Mahkam Agung yang ke 72 Telah diadakan Porseni untuk seluruh Pegawai Pengadilan Agama dan pengadilan Negeri Watansoppeng, untuk itu telah dilaksanakan Upacara dan di rangkaikan dengan pebukaan porseniyang bertempat di halaman kantor Pengadilan Negeri Watansoppeng.

Upacara dan pembukaan porseni ini dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri,Bapak Ahmad Ismail ,upacara dan pembukaan porseni di mulai pada pukul 08:00 WITA dan di ikuti oleh Hakim pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dan Pejabat Fungsional dan Struktural,serta seluruh karyawan dan karyawati yang bertugas di kedua kantor tersebut.

Adapun Pembukaan Porseni dibuka oleh Wakil ketua Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang di tandai oleh pelepasan balon,tujuan Diadakan Porseni agar lebih mempererat Tali Silatuhrami antar pegawai pegawai pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.

Adapun perlombaan yang di perlombakan adalah Tenis Lapangan,Tenis Meja,Futsal Sarung,Tarik Tambang dan Karoke. Kegiatan ini berlangsung selama 3 minggu kedepan (Wa2n)

Read more...

Upacara hari Lahir Pancasila di PA Watansoppeng

Published in Berita Kegiatan

Pa-watansoppeng.go.id |Kamis 1/6/2017

Bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, meskipun cuaca kelihatan mendung pagi itu namun tidak menyurutkan  niat  karyawan/ti beserta para Pejabat Fungsional maupun Struktural PA Watansoppeng untuk mengikuti upacara hari lahirnya pacasila. 

Yang menjadi inspektur upacara pada upacara ini adalah Drs. Nurjihad karena Wakil Ketua PA Watansoppeng mengikuti upacara serupa di Pemda kab. Soppeng.  Pada upacara ini dibacakan sambutan bapak presiden RI yang menekankan tentang nilai nilai luhur pancasila serta menjaga perdamaian, jaga persatuan diantara kita karena kita Indonesia, Kita Pancasila, Semua Indonesia dan semua adalah pancasila.

Sebelum upacara ditutup, dibacakan do’a yang dipimpin oleh Drs. Muh. Junaid dengan harapan bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan damai.(Hr)

Read more...

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861