Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M.: Jaga Kemandirian Hakim!

Written by
Berita Terkini

Jakarta | badilag.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Peradilan Agama MA RI, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., terhitung produktif menulis buku. Setelah tahun lalu meluncurkan buku ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik’, baru-baru ini doktor jebolan Universitas Islam Bandung itu kembali merilis buku teranyar yang berjudul ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Penemuan dan Kaidah Hukum’. Dua seri buku ekonomi syariah itu diterbitkan Prenada Media Group, Jakarta.

Buku terbaru Ketua Kamar tersebut dibedah isinya oleh Forum Kajian Hukum dan Peradilan Cakim PA Angkatan 1 Tahun 1992 di TMII pada Sabtu, 21 April 2018 lalu. Tidak kurang dari 150 hakim anggota forum diskusi menghadiri acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Peradilan Agama menyebutkan bahwa buku seri kedua Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengalaman empiriknya sebagai hakim agung dalam memutus perkara ekonomi syariah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

“Buku ini menawarkan gagasan tentang betapa pentingnya memiliki pemahaman yang baik terhadap seluk beluk sengketa ekonomi syariah. Sebagai barang baru bagi peradilan agama, melakukan ijtihad atau penemuan hukum menjadi sangat penting untuk membangun kaidah-kaidah hukum yang nantinya akan menjadi norma hukum baru sebagai landasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah,” kata Ketua Kamar Peradilan Agama.

Lebih lanjut Amran Suadi mengingatkan kepada seluruh hakim peradilan agama untuk terus meningkatkan profesionalisme. Menurutnya, hakim yang profesional akan berimbas kepada tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan. “Membangun profesionalisme inilah yang sering didengung-dengungkan Ketua MA,” katanya lagi.

Pesan penting Ketua Kamar Peradilan Agama

Selain memaparkan gagasan pemikirannya seperti yang termuat dalam buku terbarunya, Ketua Kamar juga menyampaikan sejumlah pesan penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi hakim peradilan agama.

Jaga Kebersamaan. Itulah pesan pertama Ketua Kamar. Ia meminta agar kebersamaan empat pilar pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) di pengadilan agama dan mahkamah syar’iyah betul-betul dijaga. Sama pentingnya dengan menjaga kebersamaan antara peradilan agama dengan peradilan umum, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Berikutnya Amran Suadi juga berpesan tentang Primus Inter Pares. Istilah latin untuk first among equals ini memiliki makna ‘yang pertama di antara yang sederajat atau yang pertama di antara yang sederajat.’ Ketua Kamar Peradilan Agama menyebut istilah Primus Inter Pares untuk merujuk kepada sistem kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kualitas yang menyeluruh dan terpilih serta membuka diri untuk kontrol. Pimpinan dipilih siapa yangPrimus di antara yang ada.

“Primus Inter Pares ini yang dipesankan oleh Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.,” kata Tuaka Peradilan Agama.

Pesan selanjutnya bagi para hakim peradilan agama adalah agar jangan alergi melakukan penemuan hukum. Menurutnya, tidak ada hak ‘ex officio’ dalam putusan hakim. Ex officio itu tidak dikenal dalam dunia peradilan, adanya di dunia administrasi pemerintahan. Adapun istilah ex officio hakim karena ada undang-undang atau aturan yang mengatur bahwa hakim dapat menentukan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan, seperti hakim dapat menentukan biaya nafkah anak jika jelas-jelas anak ikut ibunya walaupun besar nafkah tersebut tidak dituntut oleh si ibu.

“Bagi hakim, semua putusan harus didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. Jika tidak ditemukan aturannya, maka di situlah fungsi hakim dalam melakukan penemuan hukum atau ijtihad. Ijtihad ini tentu saja harus dengan pertimbangan yang matang dan reasonable dan tidak keluar dari kewenangannya serta berorientasi kepada keadilan dan kebenaran,” kata Amran Suadi.

Pesan terakhir sebelum menutup sambutannya, Amran Suadi menekankan agar semua pihak menjaga kemandirian dan kebebasan (independensi) hakim. Independensi hakim itu menurut Ketua Kamar merupakan mahkota hakim. Jika independensi tidak terjaga, maka habislah mahkota peradilan dan hakim.

“Jangan ada intervensi dari pimpinan kepada para hakim dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, di semua tingkatan. Saya mendengar ada pimpinan pengadilan tingkat banding yang agak memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan Perma No. 3/2017 dan SEMA No. 1/2017. Padahal Perma tersebut menggunakan kata-kata ‘dapat’, artinya penerapannya diserahkan kepada kemampuan nalar dan kebebasan hakim. Biarkan hakim independen. Jaga kemandirian hakim,” tegas Ketua Kamar.

(Agus Yunih | Achmad Cholil)

(0 votes)
Read 172 times

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861