Ketua Kamar Agama MA : Perma 03 Tahun 2018 Akan Segera Diimplementasikan

Written by
Berita Terkini

Palu|www.pta-palu.go.id

Dengan diterbitkannya Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik oleh Mahkamah Agung, maka pelayanan berperkara di pengadilan dapat dilakukan secara elektronik.

Demikian disampaikan oleh Dr. Amran Suadi, S.H.,M. Hum.,M.M. ketika melakukan pembinaan bagi seluruh aparatur peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu, Selasa (01/05) yang diikuti oleh seluruh ketua, wakil ketua, hakim se wilayah PTA Palu, pejabat kepaniteraan, pejabat kesekretariatan PA Palu, PA Donggala, PA Parigi serta seluruh stake holder PTA Palu di ruang sidang PTA Palu.

Acara yang dimulai pukul 19.30 Wita tersebut diawali dengan pembacaan doa oleh Drs. H. Abdul Hamid Sanewing, M.H, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli.

Dilanjutkan dengan sambutan ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H.,M.H yang menyampaikan rasa syukur dan bangga atas kunjungan ketua kamar agama Mahkamah Agung beserta rombongan di Pengadilan Tinggi Agama Palu.

“Alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan bagi kita semua dapat bertatap muka langsung dengan ketua kamar agama serta hakim agung beserta rombongan, kiranya kesempatan berharga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menimba ilmu ”, ujarnya.

Selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan oleh YM ketua kamar agama Mahkamah Agung RI. yang pertama-tama memperkenalkan tim yang hadir bersamanya yaitu dua hakim agung YM. Dr. Purwosusilo dan YM. Dr. Yasardin.

“Ini bukan kunjungan pertama saya ke kota Palu, sebelumnya sudah pernah beberapa dalam rangka kunjungan kerja”, ujar ketua kamar agama yang produktif menulis buku tersebut.

Terkait Perma No. 3 Tahun 2018, Amran Suadi menyampaikan bahwa Perma tersebut akan segera diimplementasikan di seluruh pengadilan di Indonesia.

“Untuk itu diminta kepada seluruh Pengadilan Agama agar menyiapkan sarana prasarana terkait implementasi Perma ini”, imbuhnya.

Beberapa ketentuan yang diatur seperti pengaturan administrasi perkara secara elektronik berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara. Selain itu, layanan adminstrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar.

Pembayaran biaya perkara juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening pengadilan. Lalu, panggilan pihak berperkara juga bisa disampaikan secara elektronik dan berbagai norma baru lainnya. Selain itu, peraturan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan integritas pembinaan dan pengawasan kepada aparatur peradilan(nasional.kompas.com).

Lebih lanjut, Amran Suadi juga mengingatkan kepada pengadilan agama yang telah tersertifikasi SAPM agar menyiapkan diri karena tim assesor Ditjen Badilag akan turun lapangan melakukan surveillance untuk memastikan peningkatan pelayanan di pengadilan.

Selain itu, terkait habituasi calon hakim pada beberapa Pengadilan Agama saat ini, Amran Suadi menyampaikan bahwa para calon hakim tersebut setelah lulus habituasi akan menjalani Pendidikan dan Pelatihan Cakim selama 2 tahun.

“Mereka yang lulus pada pendidikan cakim tersebut akan dilantik sebagai hakim sedangkan yang tidak lulus dipastikan gagal menjadi hakim dan gagal pula menjadi Pegawai Negeri Sipil dan untuk cakim yang lulus sebagai hakim kelak akan ditempatkan di pengadilan yang memiliki banyak perkara sehingga pelayanan pengadilan dapat lebih berjalan maksimal”, jelasnya.

Di akhir acara, Dr. Amran Suadi membuka kran tanya jawab dengan seluruh peserta dan disambut antusias dengan berbagai pertanyaan seputar teknis peradilan, implementasi beberapa Perma dan lain sebagainya.

Keesokan harinya dijadwalkan ketua kamar agama dan dua hakim agung yang hadir akan melakukan sosialisasi Perma No. 14 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah di aula Pengadilan Tinggi Agama Palu. (iin)

(0 votes)
Read 161 times

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861