PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN PENANDATANGANAN MOU SIDANG TERPADU

Heru Written by Heru
Berita Kegiatan

Bertempat diruang pertemuan Justice Hall Kantor Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 3 april 2017, 3 instansi di kabupaten Soppeng yakni Pengadilan Agama  Watansoppeng, Pengadilan Negeri Watansoppeng, Kejaksaan Negeri Watansoppeng mengikrarkan bersama-sama zona integritas sebagai komitmen pimpinan bersama jajaranya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM).

Setelah ikrar bersama dilanjutkan dengan pencanangan zona intergritas oleh pimpinan masing-masing instansi dilanjutkan dengan penandatanganan bersama piagam pencanangan zona integritas yang disaksikan dan ditanda tangani oleh Bupati Soppeng dan Kapolres Soppeng.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan MOU Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perkara Itsbat Nikah antara Pemerintah Daerah (Bupati Soppeng) dengan Wakil Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dan Kepala Kementrian Agama Soppeng. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Soppeng, Ketua DPRD, Kapolres Soppeng, para SKPD dan Camat sewilayah Kabupaten Soppeng.

Dalam sambutannya Waka PA Watansoppeng, antara lain menyatakan zona integritas merupakan predikat yang diberikan  kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunya niat/komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari Korupsi (WBK), dan wilayah Birokrasi, Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi, birokrasi, khusunya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut Waka PA Watansoppeng mengungkapkan bahwa Salah satu agenda peningkatan pelayanan public oleh PA Watansoppeng adalah adanya penadatanganan MOU mengenai pelayanan pelayanan terpadu sidang keliling pekara itsbat nikah antara Bupati Soppeng dan kepala Kementrian Agama Soppeng.

Bupati Soppeng sangat mengapresiasi kegiatan pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh tiga instansi secara bersama-sama dan penadatanganan MOU mengenai pelayanan terpadu sidang keliling perkara itsbat nikah antara Waka PA Watansoppeng dan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Soppeng karena masyarakat Soppeng masih banyak yang belum memiliki Buku Nikah. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan semua masalah ini. (editor)

Last modified onSelasa, 18 April 2017 07:48
(1 Vote)
Read 569 times

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861