×

Peringatan

JUser: :_load: Tidak dapat memuat pengguna denga ID: 551

MEMORANDUM of UNDERSTANDING PA. WATANSOPPENG DENGAN PT. RADIO SUARA ADYAFIRI

Written by
Berita Terkini

Untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng, Pengadilan Agama Watansoppeng mengadakan kerja sama dengan salah satu radio lokal yaitu PT. Radio Suara Adyafiri.

Kerja sama ini tertuang dalam MoU yang telah disepakati bersama kedua belah pihak dengan  Nomor W20-A4/1410/HK/X/2016 dan 001/ADF.SP/X/2016 yang pada intinya adalah kerja sama ini berkaitan dengan penyiaran pemanggilan sidang melalui siaran radio PT. Radio Suara Adyafiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 27 Ayat (1) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Bapak Drs. H. Patte, S.H., M.H. dan Direktur Radio Suara Adyafiri, Bapak Safrul Munassar, SE., MM.

Semoga dengan adanya kerjasama ini membuat pelayanan Pengadilan Agama Watansoppeng kepada masyarakat semakin berkualitas, selain itu untuk terus mendukung misi Pengadilan Agama Watansoppeng yaitu mewujudkan peradilan Agama Watansoppeng yang Agung.

Last modified onRabu, 19 Oktober 2016 01:26
(1 Vote)
Read 704 times

Pimpinan

  • Ketua

    Ketua
    Dra.Hj.Sitti Nurdaliah,MH

  • Panitera

    Panitera
    Sudirman, SH

  • Sekertaris

    Sekertaris
    Muh.Richwan Hamid, SH

  • Hakim

    Drs. Kasang

  • Hakim

    Hakim

    Dra. Hj. Asriah

  • Hakim

    Drs. H. Johan

  • Hakim

    Drs. H. A. Nurjihad

  • Hakim

    Drs. H. Syarifuddin, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Yunus, MH

  • Hakim

    Drs. Muhammad Junaid

  • Hakim

    Dra. Hj. A. Djohar

  • Hakim

    Dra. Hj. Miharah

Seputar Kegiatan

Syarat Berperkara

Perkara Cerai Gugat / Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak yang masih berlaku dan diberi meterai  6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Hukum,seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan Foto Copy Kartu Advokat 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng.
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.

Perkara Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat, jika penggugatnya banyak yang diberi  meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan  Kematian Pewaris dari  Lurah/ Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya sesuai dengan  taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM ( Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum  Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat  3  buah untuk  majelis Hakim, 1 buah untuk  PP , 1 buah untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut.

Perkara Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku  1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat, 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegis di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1  seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi  Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa  Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat  6 lembar, masing-masing 3 untuk majelis hakim, 1 buah untuk PP 1 buah untuk Tergugat, dan 1 untuk dalam berkas.

Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Agama Watansoppeng.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng.

Permohonan Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui Bank BRI di Wilayah Kabupaten Soppeng yang jumlahnya  sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat  6  lembar.

Alamat Kantor

Jln. Salotungo No. 9. Watansoppeng
Telp./Fax. (0484) 21128
Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Sulawesi Selatan, 90861